Cara Tilang CCTV dan Dasar Hukum Ketentuan UU Lalu Lintas

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya (PMJ) memberlakukan penerapakan tilang menggunakan barang bukti dari perekaman gambar Closed Circuit Television (CCTV).

Tilang berbasis CCTV memang telah diimplementasikan di sejumlah kota di beberapa negara, antara lain Shanghai dan Singapura.Namun sistem masih dirasa tidak berkeadilan karena yang dikenakan denda adalah pemilik kendaraan bukan pengendara yang melakukan pelanggaran.

Sesungguhnya Teknologi CCTV yang dimiliki kepolisian saat ini tidaklah sempurna. Memang Kamera pengintai sudah memiliki resolusi gambar tinggi, namun tak mampu membedakan atau mengenali wajah pengendara dengan akurat apalagi yang tertutup helm atau kaca gelap.

Belum lagi masalah dasar hukumnya, masih perlu merevisi UU 22/2009 tentang Lalu Lintas terkait pelaksanaan tilang CCTV. Karena ketentuan tilang yang berlaku saat ini hanya dikenakan kepada pengendara bukan kepada pemilik kendaraan.

Kepolisian Metro Jakarta tetap memberlakukan tilang CCTV setelah mendapatkan restu dari Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan.

Untuk penindakan menggunakan barang bukti hasil perekaman CCTV. Sistem penilangan, akan mengirimkan surat tilang ke rumah para pelanggar.

Cara penindakan berawal dari CCTV yang merekam para pelanggar. Pelanggaran itu mulai dari menerobos lampu merah, melawan arus, melampau garis henti traffic light, dan lainnya.

Kemudian Petugas akan memantau melalui CCTV. Jika terjadi pelanggaran, maka kendaraan tersebut akan direkam melalui CCTV. Lalu pelat nomor kendaraan difoto dan di-print sebagai bukti tilang.

Surat tilang tersebut dikirim berdasarkan data yang tertera di Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). sementara kepolisian masih fokus yang berada di wilayah DKI terlebih dahulu sampai sistem mampu terintegarsi antar wilayah.

beberapa CCTV telah memiliki teknologi yang lebih baik. Seperti bisa melakukan pembesaran gambar maupun bergerak ke atas, bawah, kanan, dan kiri. Polisi mengaku sudah memiliki 800 CCTV.

Seperti diketahui dasar penegakan hukum dengan peralatan elektronika, diatur dalam :
1. Undang- Undang No 11 th 2008 tentang ITE, Pasal 5.
( 1 ) Info elektronika & / dokumentasi elektronika & / hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
( 2) Info elektronika & / dokumentasi elektronika & / hasil cetaknya sebagai mana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
2.Undang – Undang No 22 th 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 272
( 1 ) Untuk mendukung giat Dakgar bidang lalu lintas & angkutan jalan , dapat digunakan peralatan elektronik.
( 2 ) hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.